Bali | Badan Anggaran DPRD dan Tim Ahli DPRD Buleleng melaksanakan) Rapat Internal terkait dengan pembahasan KUA dan PPAS Tahun 2022. Rapat yang diselenggarakan diruang gabungan Komisi DPRD Buleleng dipimpin oleh Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna,SH. Senin, 9 Agustus 2021.
Rapat yang dihadiri 4 komisi DPRD Buleleng itu mengusulkan dan membahas anggaran untuk program-program yang bidanginya.
Namun Ketua DPRD Buleleng lebih menyoroti tentang kenaikan pada anggaran RSUD Kabupaten Buleleng sebesar 24,% pada tahun 2022. Menurut Supriyatna, kenaikan anggaran untuk RSUD Buleleng memang memungkinkan tetapi peruntukannya harus jelas dan dirasakan oleh masyarakat.
Dengan panjang lebar Supriyatna menjelaskan terkait penambahan anggaran untuk RSUD, seperti apa kenaikannya serta apa sasarannya.
"Apa Sudah mencantumkan jaringan kesehatan masyarakat kurang mampu yang tidak terdaftar dalam jaringan kesehatan pemerintah", celetuknya.
Lanjut Supriyatna, "Kami berharap, dalam rancangan KUA PPAS untuk tahun 2022 dalam bidang kesehatan terutama di RSUD Buleleng bisa memasang anggaran kesehatan buat masyarakat kurang mampu".
"Program ini sangat diperlukan agar nantinya masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan tidak memiliki fasilitas kesehatan bisa berobat ke RSUD tanpa harus membayar dan dana yang digunakan dari program cadangan kesehatan masyarakat kurang mampu tersebut", jelas ketua DPRD Buleleng.
“Dari dulu kita sudah meminta pada Pemerintah Kabupaten untuk membuatkan Program Penyediaan Dana bagi masyarakat kurang mampu yang tidak memiliki fasilitas kesehatan ataupun manakala fasilitas kesehatan yang ada bermasalah, bisa menggunakan dana persediaan ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan”, tambah ketua DPRD Supriyatna.
Dalam pembahasan internal itu juga merumuskan program-program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian untuk tahun 2022 seperti memperdayakan disektor Pertanian, Pariwisata dan Kesehatan.
Seperti halnya yang disampaikan oleh masing-masing Komisi., Komisi 1 melalui Ketua Komisi I Gede Odhy Busana SH meminta kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk bisa memaksimalkan cakupan pelayanan internet di Kabupaten Buleleng sehingga masyarakat buleleng bisa semua menikmati internet dengan baik dan bisa menggerakan perekonomian dari desa secara online.
Di Komisi II yang diwakili oleh Ketut Wirsana SH, pihaknya mendorong Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan program ketahanan pangan dengan menambah anggaran untuk program tersebut. "Harapannya, dengan adanya penambahan anggaran pada program ketahanan pangan bisa meningkatkan gairah pertanian di tingkat petani sehingga diharapkan para petani bisa sejahtera dan ketersediaan pangan di Kabupaten Buleleng bisa tercukupi", ucap Wirsana mengharap dapat dana tambahan.
Sementara Luh Marleni selaku Ketua Komisi III meminta Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan potensi pajak yang bisa digali untuk penambahan APBD pada tahun 2022. "Apabila nantinya bisa maksimal dalam penambahan PAD Kabupaten Buleleng akan lebih banyak program yang bisa dibuat untuk masyarakat Buleleng", celoteh Marleni.
Sedangkan Putu Swastika sebagai Juru Bicara Komisi IV mempertanyakan kenaikan rancangan anggaran untuk RSUD Buleleng tahun 2022 karena kenaikan anggaran untuk RSUD Buleleng sangat signifikan sebesar 24% dari tahun sebelumnya.
Selain itu, Menurut komisi IV, perlu adanya penjelasan terkait dengan anggaran yang dicantumkan dalam KUS dan PPAS tahun 2022.
"Jangan sampai anggaranya naik tetapi ada masyakat miskin yang meninggal masih dikenakan biaya pengangkutan jenazah", ceplos Putu Swastika. (Isu/Smty)
