Bali | Dalam rangka memperingati 60 tahun Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat yang di barengin dengan aksi unjuk rasa damai oleh Aliansi Mahasiswa Papua Komite Bali (AMP), aksi tersebut digelar di Jalan Raya Puputan Renon, Kota Denpasar. Rabu (1/12/21) pukul 07.30 s.d 09.35 wita.
Dalam orasinya, korlap Yesaya Gobay (Ketua AMP Komite Bali) menyampaikan tuntutan nya yaitu, cabut perpanjangan Otsus jilid II dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi Bangsa West Papua.
Gelar aksi tersebut diikuti kurang lebih 35 orang peserta aksi. Giat aksi tersebut dilaksanakan sebagai agenda tahun yang wajib diperingati dan dilaksanakan oleh kelompok AMP Komite Bali," ucap korlap Yesaya Gobay (Ketua AMP Komite Bali).
Selain mengadakan orasi, sejumlah peserta aksi juga menggelar spanduk dan famplet yang bertuliskan :
1. 60 years west Papua independence day 1 December 2021, give the right to selfie determination as a democratic solution for west papua.
2. NKRI No Referendom Yes.
3. Fre West Papua Otsus Gagal.
4. NKRI Eksploitasi Alam Papua.
5. Tentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua dan Papua Barat.
6. Indonesia Penjajahan.
7. Hentikan Operasi Militer Di tanah Papua Barat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Bukan Terorisme.
8. Stop slow motion genocide in west Papua.
9. West Papua Merdeka 1 Desember 1961 bukan 17 Agustus 1945
10. Usut dan adili pelaku pelanggaran HAM di west Papua
11. Hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi paling demokratis.
12. Tarik TNI/ POLRI dari west Papua.
13. Papua Merdeka.
14. Hentikan kekerasan terhadap perempuan.
15. Give west Papua the right.
16. Tolak Omnibus Low Selfie Determinituon.
17. Tarik TNI Polri dari West Papua.
18. West Papua needs.
19. Stop Kiling People in the Name of NKRI.
Seperti yang di ketahui, pada Rabu 1/12 sekitar pukul 06.30 Wita, peserta aksi terlebih dahulu berkumpul di simpang Jalan Raya Puputan - Jalan Pemuda Denpasar. Selanjutnya, peserta aksi kelompok AMP Komite Bali berjalan mengarah menuju Bundaran Renon.
Namun rupanya niat peserta aksi kelompok AMP untuk menuju ke Bundaran Renon tidak bisa terlaksana karena tidak di ijinkan oleh pihak kepolisian setempat, mengingat pada waktu yang bersamaan di Bundaran Renon juga terdapat Kelompok PGN Bali pimpinan Gus Yadi yang tidak sepaham dengan isu-isu yang diangkat oleh AMP Komite Bali dan dilanjutkan dengan orasi oleh masing-masing perwakilan AMP Bali yang intinya, Demiliterisasi, Cabut Perpanjangan Otsus, Dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa West Papua dan Pada hari ini 1 Desember merupakan tanggal yang sakral bagi bangsa West Papua.
Namun pada tanggal tersebut di tahun 1961, rakyat West Papua mendeklarasikan kemerdekaannya. Bendera Bintang Kejora berkibar untuk pertama kalinya di Kota Hollandia-kini Jayapura sembari diiringi lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua".
Lanjutnya, sudah 60 tahun Deklarasi Kemerdekaan Bangsa Papua tersebut tidak diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menganggapnya sebagai negara boneka buatan Belanda.
Presiden Indonesia, Soekarno, saat itu lantas melakukan aneksasi terhadap West Papua melalui seruan Tri Komando Rakyat (Trikora). Seruan ini dilakukan di Yogyakarta pada 19 Desember 1961, yang kemudian diejawantahkan dalam serangkaian operasi militer yang menumpahkan banyak korban rakyat sipil West Papua.
Inilah awal mula pendekatan militeristik dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap West Papua. Kondisi ini kemudian diperparah di masa kepemimpinan Orde Baru Soeharto. Orde Baru melakukan segala cara untuk memenangkan PEPERA dan menjadikan West Papua sebagai bagian dari Indonesia. Meskipun Soeharto telah tumbang, tidak ada perubahan berarti dalam cara pendekatan pemerintah Indonesia terhadap rakyat West Papua.
Hingga kini operasi militer dengan dalih menumpas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) terus digencarkan. Bukan saja tidak efektif, pendekatan militer malah semakin banyak menimbulkan banyak korban warga sipil, Bahkan jika ditelisik lebih dalam, penggunaan militer di Papua tak ubahnya bisnis keamanan bagi industri tambang di berbagai wilayah West Papua.
Kini situasi terbaru, operasi militer di Kabupaten Puncak dan Maybrat menimbulkan gelombang pengungsian." Tutupnya. (Red).
