masukkan script iklan disini
Media DNN - Pulau Buru Maluku | Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan percepatan ekonomi pembangunan seringkali menjadi polemik bagi kalangan penguasa dengan kaum akar rumput diwilayah-wilayah marginal terkait Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) diseluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah atau tanah-tanah adat. Terkait persoalan tanah adat, dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 dikatakan bahwa "Negara mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat".
Oleh karenanya polemik yang sering terjadi di wilayah-wilayah marginal terkait eksploitasi SDA ini terindikasi memenuhi kepentingan sepihak dan mengesampingkan kepentingan masyarakat hukum adat, dimana ekspolitasi SDA ini tetap dilakukan walapun eksistensi Adat (Sakralitas) suatu masyarakat hukum adat terancam punah.
Oleh sebab itu, berkaitan dengan penjabaran diatas tepat pada hari Kamis tanggal 01 september 2022, Aliansi Mahasiswa Adat Bersatu turun ke Persimpangan Jalan untuk melakukan unjuk rasa/protes tepatnya didepan gedung SKK Migas. Tujuan dari unjuk rasa ini yaitu mendesak SKK Migas agar segera mencabut Izin Operasi PT. Geothermal terkait dugaan penyerobotan lahan adat di wilayah Titar Pito - Kabupaten Buru.
Christina Rumalatu (Ketua DPP Rumah Bangsa) dalam orasinya ia menyampaikan bahwa "Pada hari ini kami Aliansi Mahasiswa Adat Bersatu melakukan gerakan Save Titar Pito, yang hari ini sudah sangat tidak etis perusahaan PT.Geothermal membumi abiskan apa yang menjadi hal-hal Sakralitas kami di Pulau Buru" tandas Rumalatu
Orasi dilanjutkan oleh Aktivis asal Pulau Buru Deliana Behuku yang akrab disapa dengan panggilan Mis Del (Korlap) dalam orasinya Behuku/Mis Del menyampaikan bahwa hari ini kami turun ke jalan pasalnya karena telah terjadi penyerobotan lahan oleh PT. Ormat Geothermal yang bekerja sama dengan CV. Bumi Namrole di wilayah Adat Soar Pito Soar Pa, (Titar Pito) Pulau Buru
Lanjut Behuku, ia mengatakan bahwa hari ini kami dari "Aliansi Mahasiswa Adat Bersatu" menegaskan kepada SKK Migas untuk segera MENCABUT IZIN OPERASI PT. Ormat Geothermal dari Wilayah Adat Titar Pito (Pulau Buru) agar tidak mendiskriminasi hak-hak masyarakat Adat. Sebab wilayah Titar Pito ini merupakan tempat SAKRAL/KERAMAT dari Soar Pito Soar Pa (semua suku 24 marga) yang ada di Pulau. Tutup Behuku
Dalam pantauan media ini unjuk rasa ditutup dengan penyampaian/ pernyataan sikap SAVE TITAR PITO yang diwakili oleh Ketua DPP Rumah Bangsa (Christina Rumalatu) dengan stetmen "Kami Dari Mahasiswa Yang Tergabung Dalam Gerakan Save Tanah Bati (Seram Bagian Timur) menyatakan sikap dengan ini menolak PT. Ormat Geothermal untuk mengeksplorasi bahkan mengeksploitasi Tanah Adat Titar Pito dan kami berjanji untuk mengawal Titar Pito sampai PT.Ormat Geothermal angkat kaki dari wilayah Adat Titar Pito. Tutup Rumalatu. (S.B/Kaperwil Maluku).
