masukkan script iklan disini
Media DNN - Kendari | Aliansi Perlawanan Rakyat (ALPERA) mendesak tindakan tegas terhadap Penjabat (PJ) Wali Kota Kendari, Muhamad Yusup, yang dinilai sebagai ancaman serius bagi kota Kendari.
Ketua Presidium ALPERA, BiLung Silaen, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa penunjukan Muhamad Yusup adalah malapetaka dan dapat menyebarkan “virus penyakit” ke daerah lain akibat tindakan oknum di Kementerian Dalam Negeri.
BiLung Silaen, yang juga dikenal sebagai aktivis 98, mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk segera mencopot Muhamad Yusup dari jabatannya.
“Tito Karnavian harus berani mengambil tindakan tegas sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai Menteri Dalam Negeri. Ini adalah ujian serius untuk menindak kepala daerah yang jahat, serakah, dan korup,” tegas BiLung, Kamis, 1 Agustus 2024.
Desakan ini semakin kuat setelah Laode Azhar, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kendari, mengungkap adanya penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan oleh Muhamad Yusup.
Laode Azhar meminta Menteri Tito Karnavian untuk serius menanggapi laporan tersebut dan segera memecat Muhamad Yusup.
“Kami melihat adanya penyalahgunaan APBD yang sangat merugikan masyarakat Kendari. Sebagai PJ Wali Kota, Muhamad Yusup telah menyalahgunakan wewenangnya dan ini tidak bisa dibiarkan. Kami meminta Menteri Dalam Negeri untuk bertindak tegas,” ujar Laode Azhar.
ALPERA berharap tindakan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain bahwa penyelewengan dan tindakan korupsi tidak akan dibiarkan begitu saja. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
Dalam waktu dekat, ALPERA berencana menggelar aksi yang besar bentuk solidaritas untuk mendukung desakan pencopotan Muhamad Yusup dan mendesak Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan evaluasi terhadap semua PJ Wali Kota dan kepala daerah yang diduga melakukan tindakan serupa." Pungkasnya. (Red).
