masukkan script iklan disini
Media DNN - Pontianak | Kinerja pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan dan Krissantus, mulai menunjukkan hasil yang nyata di sejumlah sektor prioritas. Hal ini disampaikan oleh Dr. Herman Hofi Munawar selaku Pengamat Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan dari Universitas Panca Bhakti Pontianak yang menilai bahwa berbagai program yang telah dicanangkan perlahan mulai menampakkan hasil konkret.(8/6)
Menurut pengamat tersebut, meskipun dampak program belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kalbar, mengingat luas wilayah provinsi ini setara dengan 1,5 kali Pulau Jawa dan terbatasnya kapasitas fiskal daerah, namun komitmen kuat dari pasangan Norsan-Krisantus patut diapresiasi. “Ada upaya serius untuk mewujudkan visi Kalbar yang lebih maju dan berintegritas,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa kritik dari masyarakat, terutama kalangan mahasiswa, merupakan bagian penting dalam iklim demokrasi. Namun ia mengingatkan pentingnya melihat kondisi Kalbar secara utuh dan memahami kompleksitas permasalahan yang dihadapi. “Diperlukan pendekatan sistematis dan komprehensif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut,” tambahnya.
Dalam 100 hari pertama masa pemerintahan Norsan-Krisantus, terlihat fokus pada upaya membangun fondasi yang kokoh bagi kelanjutan program jangka panjang. Hal ini tercermin dari langkah progresif di bidang pendidikan dan infrastruktur, yang menjadi indikator upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Pembangunan tidak bisa dilakukan secara instan, semuanya berproses melalui tahapan administrasi dan regulasi. Tapi setidaknya arah kebijakan sudah tampak jelas,” tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, mengingat keterbatasan APBD Kalbar. “Efisiensi berarti anggaran digunakan sesuai kebutuhan riil masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan juga dinilai sebagai langkah tepat. Pemerintah memberikan dukungan bagi UMKM, termasuk kemudahan akses permodalan melalui Bank Kalbar. Ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.
“Ini bentuk nyata komitmen terhadap pemberdayaan usaha mikro dan ultra mikro,” ungkapnya.
Tak kalah penting, perhatian terhadap transparansi dan reformasi birokrasi juga menjadi sorotan. “Sebagus apapun program pembangunan, tanpa birokrasi yang baik, mustahil bisa terealisasi. Birokrasi adalah ujung tombak pelaksanaan pemerintahan,” ujarnya.
Oleh karena itu, pembangunan koordinasi antar OPD serta perlindungan hukum terhadap aparatur negara menjadi hal yang krusial.
Pengamat ini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawal dan mendukung program pemerintah secara objektif.
“Kritik diperlukan, tetapi juga harus disertai dengan pemahaman yang utuh dan solusi. Mari kita dorong Kalbar menuju arah yang lebih baik bersama-sama,” pungkasnya. (JN//98 / Red).
