masukkan script iklan disini
Media DNN - Jawa Tengah | Kondisi dan posisi Bupati Pati, Sudewo, semakin terjepit dan berjalan sendirian di puncak kekuasaan setelah ditinggal oleh semua partai politik pengusung yang utama di DPRD, termasuk partai pengusungnya sendiri, Partai Gerindra.
Dalam situasi gelombang politik yang cepat, seluruh fraksi di DPRD Pati—mulai dari PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, hingga Golkar—bersatu mendukung langkah hak angket dan pembentukan panitia khusus yang bertujuan untuk memakzulkan Sudewo dari jabatannya.
Sementara dari pantauan awak media DNN dilapangan, situasi ini mengisyaratkan bahwa saat ini bukan lagi soal apakah Sudewo akan lengser, tetapi lebih pada kapan proses itu akan terjadi untuk mengedepankan tuntutan rakyat Pati khususnya, atas kejadian demo besar yang terjadi pada (Rabu, 13/08/2025).
Demo yang berlangsung didepan Kantor Bupati hingga Gedung DPRD membuat tekanan politik semakin memuncak, karena menolak berbagai kebijakan, termasuk kenaikan PBB-P2 hingga 250 %, menyerukan agar Sudewo mundur dari jabatannya," seruan masa pendemo.
Pukulan terbesar datang dari Gerindra, partai yang membawa Sudewo ke kursi Bupati, yang kini ikut berbalik arah dan setuju pada hak angket untuk memeriksa berbagai kebijakan dan dugaan ketidak beresan dalam kepemimpinannya.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi menegaskan bahwa keputusan ini merupakan respons terhadap kondisi masyarakat yang merasa sangat terluka oleh kebijakan-kebijakan Sudewo, terutama soal kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang memicu demonstrasi besar-besaran dengan kericuhan.
Peristiwa ini mendapat respon positif dari berbagai fraksi yang berada di Gedung DPRD bersama rakyat yang diantaranya dari ketua Fraksi PKS, Narso adanya alasan mengajukan pemakzulan, terkait polemik pengisian direktur rumah sakit dan terkait masalah anggaran di Rumah Sakit Soewondo, "tegasnya.
Dari Frasksi Demokrat, Joni Kurnianto juga mengatakan hal yang sama bahwasanya Bupati telah melanggar janji dan sumpahnya sehingga menimbulkan kegaduhan," ungkapnya.
Menyusul dari ketua Fraksi Gerindra, Yeti memberikan saran bahwa, "Hak Angket untuk memastikan pemerintah lebih transparan dalam menjalankan pemerintahan yang kondusif untuk Pati Bumi Mina Tani, menyusul dari Fraksi PKB Mahdun, melihat bahwa kinerja Bupati tidak berpihak kepada masyarakat, terkait proses penetapan kenaikan PBB-P2 ,walaupun dibatalkan masih menimbulkan kegaduhan," pungkasnya.
Langkah Ketua DPRD, terkait kejadian ini membuka babak baru yang menanti keputusan akhir untuk menentukan nasib Bupati Pati dan mengusut tuntas tentang langkah yang diambil terkait kebijakan dalam rapat paripurna," tegasnya. ( Jack )
