masukkan script iklan disini
Media DNN — Bali | Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menghadiri rapat tindak lanjut pelaksanaan Bale Kertha Adhyaksa yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, Senin (4/8).
Rapat yang diselenggarakan di Gedung Kertha Shaba, Rumah Jabatan Gubernur Bali ini merupakan forum penting untuk mematangkan konsep lembaga non-struktural berbasis budaya lokal yang bertujuan memperkuat penyelesaian perkara hukum dan konflik sosial secara restoratif.
Hadir langsung pada kesempatan ini Kepala Kantor Wilayah, Eem Nurmanah, didampingi oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra Ardhiansyah.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali I Wayan Koster menjelaskan bahwa Bale Kertha Adhyaksa merupakan inisiatif inovatif dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bali yang mengintegrasikan hukum modern dengan kearifan lokal. Gubernur menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap gagasan ini, sebab selain memperkuat peran desa adat, juga menghidupkan kembali semangat kertha desa yang selaras dengan prinsip restorative justice. Menurutnya, lembaga ini akan menjadi pilar baru dalam penegakan hukum di Bali yang lebih humanis dan berakar pada budaya setempat.
Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketut Sumedana, turut memaparkan secara rinci mengenai Bale Kertha Adhyaksa. Beliau menyampaikan harapannya agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bale Kertha Adhyaksa dapat segera disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal ini membuka ruang bagi Kanwil Kemenkum Bali untuk turut serta memberikan masukan dan kontribusi konstruktif dalam penyempurnaan regulasi.
Menanggapi paparan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyatakan kesiapan dan komitmen Kanwil untuk mendukung inisiatif ini demi kepentingan masyarakat Bali. Eem Nurmanah juga menekankan pentingnya kolaborasi sejak awal.
"Kami dari Kanwil Kemenkum Bali siap mendukung penuh inisiatif ini. Penting bagi kami untuk terlibat sejak tahap perencanaan hingga drafting Raperda agar proses harmonisasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan sejak dini juga krusial untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih regulasi, baik secara vertikal maupun horizontal, yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Selain itu, Kakanwil Kemenkum Bali juga menekankan sinergitas pelaksanaan Bale Kertha Adhyaksa dengan keberadaan Posyankumhamdes yang telah ada di setiap Desa, sehingga pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang hukum dapat terlaksana dengan baik.
Rapat ditutup dengan suasana kolaboratif yang positif. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketut Sumadana menyambut baik sinergi dari Kanwil Kemenkum Bali dan berharap kerja sama ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama antara Kejaksaan, Pemerintah Daerah, dan Kanwil Kemenkum Bali untuk menghadirkan lembaga hukum yang adaptif, efektif, dan selaras dengan nilai-nilai budaya lokal guna mewujudkan keadilan restoratif bagi seluruh masyarakat.(Hms/red).
