masukkan script iklan disini
Media DNN - Sumenep | Ketua Mimbar Peradaban Indonesia (Mabar) Cabang Sumenep, Dafa Irwanto Saputra, menegaskan sikap tegasnya terkait dugaan keterlibatan oknum Partai Demokrat atau yang kerap disebut partai berlambang Mercy dalam skandal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial maupun pemberitaan.
Menurut Dafa, isu yang menyeret nama seorang anggota DPR berinisial MY dari partai berlambang Mercy itu tidak boleh dibiarkan berkembang tanpa kepastian hukum. Aparat penegak hukum harus segera bertindak agar persoalan ini terang benderang dan tidak menimbulkan spekulasi liar.
Mabar sendiri memiliki ikatan historis dengan Partai Demokrat karena pernah dideklarasikan langsung oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di DPP Demokrat Jakarta. Namun, Dafa menegaskan, ikatan tersebut tidak membuat Mabar akan diam atau membela secara membabi buta jika ada isu yang berpotensi merusak marwah partai.
“Mabar tidak boleh dijadikan tameng politik. Justru karena pernah dideklarasikan langsung oleh Mas Ketum AHY di DPP Partai Demokrat, kami punya tanggung jawab moral menjaga marwah partai. Karena itu, isu yang beredar harus diuji kebenarannya lewat penegakan hukum, bukan dibiarkan jadi bola liar,” tegas Dafa, Senin (8/9).
Ia menambahkan, Partai Demokrat harus menunjukkan sikap tegas bila ingin terus dipercaya rakyat.
“Jangan biarkan nama besar Partai Demokrat tercoreng. Kalau memang ada kader yang terlibat, lebih baik dicopot daripada partai hancur di mata publik. Tapi tentu semua harus dibuktikan secara hukum,” ujarnya.
Dafa juga mendesak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar serius menindaklanjuti kasus tersebut. Jika perlu, katanya, Kejaksaan Agung RI harus turun tangan.
“Ini menyangkut rumah rakyat miskin, menyangkut hak masyarakat. Jangan sampai negara terlihat abai. Kalau Kejati tidak serius, Kejagung harus turun tangan,” tandasnya.
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR telah menemukan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan BSPS di Sumenep, mulai dari penerima yang tidak tepat sasaran hingga dugaan penyalahgunaan anggaran.
Menutup pernyataannya, Dafa mendorong DPP Partai Demokrat segera mengambil langkah antisipatif.
“Kalau partai ingin selamat, jangan ragu memanggil dan memeriksa kader yang disebut-sebut. Jangan tunggu isu ini melebar liar di publik. Kebenaran harus dibuka, dan oknum yang bersalah harus ditindak,” pungkasnya. (Tim).
