masukkan script iklan disini
Media DNN - Bali | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng berkomitmen untuk senantiasa membuka ruang dialog dan menerima segala bentuk masukan serta kritik konstruktif dari seluruh elemen masyarakat. Termasuk oleh partai politik.
Sikap ini disampaikan secara langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Buleleng Gede Supriatna usai menghadiri acara Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Buleleng di Kantor DPD II Partai Golkar, Jalan Ngurah Rai, Singaraja, pada Jumat (12/9/2025).
Wabup Supriatna menjelaskan bahwa menjaga kondusifitas daerah dan kelangsungan program-program pembangunan adalah hal yang mutlak. Namun, hal tersebut tidak menutup pintu bagi evaluasi dan koreksi. Ia dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah sangat terbuka untuk menerima masukan dan kritik yang disampaikan. Khususnya oleh partai-partai politik yang ada di Kabupaten Buleleng.
“Walaupun kami di pemerintah daerah, sangat terbuka menerima masukan atau kritik yang disampaikan oleh khususnya teman-teman di partai politik yang ada di Kabupaten Buleleng. Ini kami sangat terbuka karena itu bagi kami adalah hal yang positif. Buat kami apabila ada hal-hal yang memang perlu masukan, tentu kami menerimanya dengan lapang dada,” jelasnya.
Wakil Bupati asal Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula ini menyambut positif pernyataan dukungan dan komitmen Partai Golkar untuk menjadi mitra kerja strategis yang juga kritis bagi pemerintahannya. Ia menilai bahwa dukungan yang disertai dengan sikap kritis merupakan suatu hal yang sangat positif dan justru dibutuhkan dalam proses pembangunan.
“Tentunya ini hal yang sangat positif dan yang seharusnya dilakukan. Itu karena kita bagian dari masyarakat Buleleng. Entitas di Buleleng khususnya partai politik untuk bersama-sama bekerja, bersinergi membangun Buleleng untuk kesejahteraan masyarakat. Kan itu esensi yang paling penting untuk kita,” ujar Supriatna di hadapan awak media.
Pernyataan ini merefleksikan prinsip tata kelola pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Dimana kolaborasi antara eksekutif dan unsur-unsur politik lainnya dianggap sebagai kunci untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Keterbukaan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga dan mendorong terciptanya program-program yang lebih tepat sasaran untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama masyarakat Buleleng. (Hms/dra/red)
