Media DNN - Lahat | Ketua Lembaga Pemantau Situasi (LAPSI) Kabupaten Lahat, Khoiri, kembali Mengambil langkah Tegas terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Selatan atas pengelolaan Aset kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Lahat. Atas nama lembaga yang dipimpinnya, Khoiri Secara Resmi pada Jum'at 16/1 Melaporkan dugaan ketidakjelasan pengolahan aset kendaraan dinas senilai hampir Rp 1,9 Miliar tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan.
Pelaporan ini merupakan tindak lanjut langsung dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun Anggaran 2024/2025 yang Mencatat adanya kendaraan dinas senilai Rp1.982.995.075,00 yang tidak dapat dihadirkan saat pemeriksaan fisik, serta dicatat tanpa informasi Memadai sehingga kewajarannya tidak dapat diyakini.
Ketua LAPSI Kabupaten Lahat, Khoiri, Menegaskan bahwa langkah melapor ke Kejati Sumsel adalah bentuk tanggung jawab moral dan kontrol publik Agar pengelolaan aset Negara tidak dibiarkan Tanpa Tidak ada kejelasan.Sekalipun
Khoiri menjelaskan, Sebelum menempuh jalur hukum di tingkat provinsi, pihaknya telah melakukan upaya konfirmasi resmi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lahat. Namun hingga batas Waktu yang dinilai wajar, Tidak ada tanggapan Maupun klarifikasi yang disampaikan.
Menurut Khoiri, kepala BPKAD Lahat Orang Kebal Hukum ,, Sikap diam tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah Masyarakat dan publik justru memperkuat kekhawatiran bahwa pengelolaan Aset daerah ini belum sepenuhnya dijalankan dengan baik secara akuntabel dan transparan Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Tidak hanya melapor ke Aparat penegak hukum, Ketua LAPSI Khoiri juga memastikan pihaknya Akan menggelar Aksi Unjuk rasa dalam waktu dekat ,Di kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sebagai bentuk tekanan Moral dan pengawasan publik agar persoalan ini tidak berhenti di meja laporan.
Selain itu, Khoiri Mendesak Bupati dan Wakil Bupati Lahat untuk Turun tangan secara Langsung melakukan Pengawasan Menyeluruh terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah, khususnya di lingkungan BPKAD Sebagai leading sector.
Hingga berita ini diterbitkan, BPKAD Kabupaten Lahat belum Memberikan keterangan resmi, baik terkait temuan BPK maupun laporan yang telah disampaikan Ketua LAPSI Kabupaten Lahat, Khoiri, ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. (Dd).
