Media DNN – Bali | Jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Bali mengikuti kegiatan Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diselenggarakan oleh Inspektorat Wilayah I secara virtual pada Senin (19/1).
Bertempat di Ruang Arjuna, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam menjaga transparansi dan profesionalisme birokrasi.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum, Morina Harahap. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan bahwa agenda ini bertujuan untuk melakukan percepatan penyelesaian atas temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal hingga periode tahun 2025. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan data antara auditor dan auditi guna memastikan setiap rekomendasi pengawasan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam forum tersebut, Inspektur Wilayah I menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kanwil Kemenkum Bali. Berdasarkan lampiran status temuan Inspektorat Jenderal, Kanwil Bali mencatatkan performa gemilang dengan Persentase Pengembalian sebesar 100%.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Eem Nurmanah, menyambut baik apresiasi tersebut secara daring. Beliau menyampaikan rasa terima kasih kepada Inspektorat Jenderal atas bimbingan yang diberikan selama ini.
"Apresiasi ini adalah bukti komitmen kami dalam mengelola keuangan negara dengan penuh tanggung jawab. Kami akan terus bersinergi dengan APIP agar setiap proses administrasi di wilayah Bali berjalan sesuai dengan koridor hukum," ujar Eem.
Lebih lanjut, Eem Nurmanah berpesan agar seluruh pejabat dan pelaksana tidak hanya fokus pada penyelesaian temuan lama, tetapi juga melakukan langkah preventif. Beliau menekankan pentingnya ketelitian dalam penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) dan ketepatan realisasi anggaran agar potensi penyimpangan dapat diminimalisir sejak dini.
Hadir mendampingi Kakanwil di Ruang Arjuna, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana, JFT Analis Anggaran Ahli Madya, beserta jajaran pegawai pengelola BMN Kanwil Kemenkum Bali.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk segera menuntaskan sisa tindak lanjut administratif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani.(Hms/red).
