 |
Muhammad Dadang Iskandar menyampaikan dan meminta dengan tegas agar proses lelang pembangunan gedung DPRD Gunungkidul di bulan September 2022 ini untuk dilakukan evaluasi ulang atau dilakukan pembatalan lelang atau juga disebut tender ulang.
"Karena kami melihat proses lelang yang dilakukan Pokja ULP BLP Gunungkidul kemarin dilakukan secara kurang cermat tergesa-gesa terkesan mencari aman dan tidak memenuhi standar lelang yang benar."
Lelang pembangunan gedung DPRD Gunungkidul yang dimenangkan kemarin adalah peserta lelang terendah atau delosor paling bawah dengan turun penawaran sampai 21,7 persen, padahal lelang pembangunan gedung harusnya diupayakan yang menang adalah yang menawar dengan penurunan harga wajar dengan rentang penawaran harga turun antara 1,20 persen, lha ini yang nawar di atas 20 persen kok dimenangkan ada apa ? Proses pelaksanaannya tentu saja akan rawan masalah dan tidak akan optimal untuk memenuhi spek-speknya ungkap Dadang.
 |
| image ilustrasi |
Muhammad Dadang Iskandar menambahkan harusnya kewajaran harga penawaran rentang 1 - 20 persen dipakai jika ingin pembangunan publik dan ini adalah proyek pembangunan terbesar tahun 2022 di Gunungkidul jadi yang menang lelang betul-betul harus peserta terbaik.
Apakah karena tekanan dan pesanan sehingga Pokja ULP Gunungkidul mencari aman dengan memenangkan yang terendah atau ndelosor untuk menghindari polemik, sanggahan, protes dan lainnya ? Ungkap Dadang.
Dadang Iskandar sebagai koordinator GWC (Gunungkidul Corruption Watch ) meminta Pokja ULP Gunungkidul Untuk membatalkan proses tender dan segera melakukan evaluasi ulang atau tender ulang agar kemudian bisa ditemukan pemenang lelang yang wajar, dengan penawaran yang tidak terlalu rendah dan sekedar mencari pekerjaan, mumpuni, berpengalaman penawaran yang benar dan pekerjaan dilaksanakan ke depannya dengan berpotensi lebih baik dan lebih bisa memenuhi spek yang dibutuhkan.
( Bayu/ koor GWC )
