masukkan script iklan disini
Media DNN - Jakarta | Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja dan Penyusunan Target Kinerja tahun 2023 setelah dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, giliran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Komjen Pol Andap Budhi Revianto dan Inspektur Jendral Kementerian Hukum dan HAM Ir. Razilu memberikan pengarahan kepada seluruh peserta rakor, Rabu (23/11).
Terlihat Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Bali tampak antusias mengikuti jalannya agenda Rakor yang akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 25 November 2022.
Sekretaris Jenderal menegaskan kepada seluruh jajaran terkait dasar hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Komjen Pol Andap mengatakan bahwa dengan dasar hukum yang jelas maka apa yang dikerjakan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, Andap mengingatkan pentingnya bekerja berlandaskan perencanaan yang baik. "Kita terlalu biasa bekerja tanpa arah, ini yang harus kita perbaiki, harus ada rencana kegiatan perharinya" tegas Andap.
Andap juga menjelaskan mengenai siklus manajemen kinerja yang mencakup 3 garis besar yakni pertama mendesain rencana yang baik, kemudian yang kedua bekerja intens untuk memantau, monev dan wasdal serta yang terakhir adalah pemberian Reward dan Punishment
Diakhir arahannya, Andap berharap kepada seluruh jajaran untuk menghasilkan kinerja yang luar biasa. "Mari satukan hati dan pikiran kita berikan yang terbaik untuk Kementerian ini" tutupnya.
Disisi lain, Inspektur Jendral Kementerian Hukum dan HAM Ir. Razilu menganalogikan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kapal yang besar. "Sebagai kapal yang besar pastinya banyak cobaan yang harus dilalui" ungkap Razilu
Inspektur Jendral Kemenkumham mengatakan perlu adanya pengawasan yang ketat, maka disinilah peran dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. "Inspektorat Jenderal terus berupaya semaksimal mungkin agar kapal ini tidak karam" ucap Razilu.
Selanjutnya Inspektur Jendral memaparkan capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sepanjang tahun 2022.
Inspektorat Jenderal telah melakukan 953 kegiatan pengawasan, dengan rincian 192 audit, 138 review, 99 evaluasi, 66 Audit Tujuan Tertentu, 77 Pemantauan, 126 pendampingan dan 239 pengawasan lainnya.
Kedepan, Razilu mengharapkan jajarannya dapat bekerja keras dalam memperoleh Sertifikasi Internasional ISO 37001 versi 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) dan Ahli Pembangun Integritas (API) untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM yang berintegritas dan berkelas dunia.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan terkait pelaksanaan teknis Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja di hari kedua, esok hari yang disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Iwan Kurniawan.(red/hms)
